JAKARTA - Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian publik seiring masuknya awal bulan April 2026.
Dalam situasi ekonomi global yang dinamis, kepastian harga energi menjadi hal penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Menjawab kebutuhan tersebut, Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga resmi merilis daftar harga BBM terbaru yang berlaku secara nasional.
Menariknya, di tengah berbagai spekulasi kenaikan harga energi, pemerintah bersama Pertamina memilih mempertahankan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Kebijakan Harga BBM Tetap Stabil
Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga resmi mengumumkan harga bahan bakar minyak (harga BBM) pada Rabu, 1 April 2026 yang berlaku di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia.
Mengutip dari laman pertaminapatraniaga.com, pengumuman itu menunjukkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite tetap Rp 10.000.
Demikian juga Harga BBM nonsubsidi Pertamax Series dan Dex Series tetap. Di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur tetap di Rp 12.300.
Pertamina Patra Niaga berkomitmen dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dengan mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (harga BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menuturkan, Pertamina Patra Niaga senantiasa melaksanakan kebijakan Pemerintah, termasuk dalam hal penetapan harga BBM.
Upaya Jaga Pasokan Dan Hindari Panic Buying
Di sisi lain, dilakukan juga berbagai upaya strategis seperti negosiasi dengan supplier dan optimalisasi distribusi untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga bagi masyarakat.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu panic buying,” kata Roberth.
Langkah ini menjadi penting untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar tanpa gangguan. Dengan kondisi pasokan yang terjaga, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Daftar Harga BBM Pertamina Per Wilayah
Berikut daftar harga BBM Pertamina di wilayah Indonesia mulai 1 April 2026:
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
Pertamax: Rp12.300
Pertamax Turbo: Rp13.100
Pertamax Green 95: Rp12.900 (Jawa)
Dexlite: Rp14.200
Pertamina Dex: Rp14.500
Pertamax Pertashop: Rp12.200
Bali & NTB
Pertamax: Rp12.300
Pertamax Turbo: Rp13.100
Dexlite: Rp14.200
Pertamina Dex: Rp14.500
Sumatera dan Kalimantan, Aceh & Sumatera Utara
Pertamax: Rp12.600
Pertamax Turbo: Rp13.350
Dexlite: Rp14.500
Pertamina Dex: Rp14.800
Sumatera Barat, Riau, Kepri
Pertamax: Rp12.900
Pertamax Turbo: Rp13.650
Dexlite: Rp14.800
Pertamina Dex: Rp15.100
FTZ Batam
Pertamax: Rp11.750
Pertamax Turbo: Rp12.400
Dexlite: Rp13.450
Pertamina Dex: Rp13.800
Kalimantan Barat, Tengah, Timur
Pertamax: Rp12.600
Pertamax Turbo: Rp13.350
Dexlite: Rp14.500
Pertamina Dex: Rp14.800
Kalimantan Selatan & Utara
Pertamax: Rp12.900
Pertamax Turbo: Rp13.650
Dexlite: Rp14.800
Pertamina Dex: Rp15.100
Sulawesi (Utara, Tengah, Selatan, Tenggara, Barat, Gorontalo)
Pertamax: Rp12.600
Pertamax Turbo: Rp13.350
Dexlite: Rp14.500
Pertamina Dex: Rp14.800
Maluku & Maluku Utara
Pertamax: Rp12.600
Dexlite: Rp14.500
Papua dan Papua Barat
Pertamax: Rp12.600
Pertamax Turbo: Rp13.350 (Papua)
Dexlite: Rp14.500
Pertamina Dex: Rp14.800 (Papua Barat)
Harga dapat berbeda di wilayah Free Trade Zone seperti Sabang dan Batam.
Perbedaan Harga Dipengaruhi Distribusi Wilayah
Perbedaan harga BBM di berbagai wilayah dipengaruhi oleh faktor distribusi, logistik, serta kebijakan khusus di daerah tertentu. Wilayah dengan akses yang lebih sulit cenderung memiliki harga lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur distribusi yang lebih baik.
Meski demikian, pemerintah dan Pertamina terus berupaya menjaga disparitas harga agar tidak terlalu lebar. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi jalur distribusi serta efisiensi biaya logistik.
Dengan kebijakan harga yang tetap stabil, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terbebani lonjakan biaya energi. Transparansi informasi harga juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.