JAKARTA - Wakil Ketua DPRD Kotamobagu, Jusran Deby Mokolanot, meminta pemerintah daerah segera melakukan pengawasan lapangan terhadap kualitas produk pangan dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Langkah ini dinilai sangat mendesak untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran makanan yang tidak layak konsumsi serta mencegah lonjakan harga yang berlebihan menjelang hari besar keagamaan.

Dinas terkait diharapkan tidak hanya duduk di balik meja, melainkan turun langsung ke pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern guna melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap ketersediaan stok barang.

Desakan Sidak Makanan dan Minuman di Pasar

Jusran Deby Mokolanot atau yang akrab disapa JDM menekankan pentingnya pemeriksaan rutin terhadap produk kedaluwarsa atau makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas.

Pada Senin 23 Februari 2026, JDM menyatakan bahwa keamanan pangan adalah hak dasar warga yang harus dijamin oleh negara melalui pengawasan ketat dari Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan inspeksi mendadak atau sidak ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi warga yang sedang mempersiapkan kebutuhan konsumsi keluarga di tengah maraknya peredaran produk industri rumah tangga.

Pihak legislatif akan terus memantau kinerja pemerintah kota dalam menjalankan fungsi pengawasan ini agar tidak ada oknum pedagang nakal yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan pribadi secara ilegal.

Upaya Stabilisasi Harga Sembilan Bahan Pokok

Selain masalah kualitas pangan, JDM juga menyoroti fluktuasi harga sejumlah komoditas penting yang mulai merangkak naik dan berpotensi memberatkan daya beli masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah.

Pemerintah Kota Kotamobagu diminta segera menggelar operasi pasar murah di titik-titik strategis sebagai instrumen pengendalian inflasi daerah serta membantu warga mendapatkan akses pangan dengan harga yang sangat terjangkau.

Beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir harus dipastikan distribusinya lancar dari tingkat produsen hingga ke tangan konsumen akhir tanpa adanya hambatan rantai pasok yang tidak perlu.

Stabilitas harga sembako menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mencegah terjadinya kepanikan belanja yang seringkali justru memicu kenaikan harga barang yang jauh lebih ekstrem di pasar.

Kolaborasi Antar Instansi dan Penegakan Aturan

Sinergi antara Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dengan Satuan Polisi Pamong Praja perlu diperkuat guna melakukan penertiban terhadap praktik penimbunan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

JDM juga mendorong adanya sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan label kedaluwarsa atau menaikkan harga di atas batas kewajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan adanya kejanggalan harga atau temuan produk pangan mencurigakan sangat diharapkan guna membantu tugas pengawasan yang dilakukan oleh tim teknis dari pemerintah kota tersebut.

Transparansi informasi mengenai harga referensi harian di pasar-pasar lokal juga harus dipublikasikan secara rutin agar masyarakat memiliki panduan harga yang jelas saat hendak melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari.

Perlindungan Konsumen Jelang Bulan Suci Ramadan

Memasuki periode menjelang bulan suci Ramadan, intensitas pengawasan harus ditingkatkan dua kali lipat mengingat volume permintaan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan pokok biasanya akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Kepastian stok yang mencukupi akan memberikan ketenangan bagi warga dalam menjalankan ibadah tanpa harus dipusingkan oleh kelangkaan barang yang sering terjadi akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah dan distributor besar.

JDM berharap langkah proaktif dari jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu ini dapat meminimalisir risiko gangguan kesehatan akibat pangan tidak sehat serta menjaga stabilitas ekonomi mikro di seluruh wilayah kota tersebut.

Komitmen legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan publik terbaik serta perlindungan hukum yang maksimal di sektor perdagangan pangan.

Optimalisasi Peran TPID Dalam Pengendalian Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID diminta untuk lebih responsif dalam membaca data pergerakan harga pasar guna mengambil kebijakan intervensi yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi kemaslahatan rakyat banyak.

Pemantauan harian terhadap ketersediaan barang di gudang-gudang penyimpanan milik swasta juga menjadi bagian penting dari strategi pengawasan guna memastikan tidak ada spekulan yang bermain dengan nasib kebutuhan pokok warga.

Ketahanan pangan daerah harus menjadi prioritas utama dalam agenda kerja pemerintah kota guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata serta pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di masa depan nantinya.

Kehadiran pemerintah secara nyata di tengah pasar akan memberikan dampak psikologis positif bagi warga sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha untuk tetap menjalankan bisnis secara jujur dan profesional.